Contoh Skema Realisasi : Strategi Sekolah Negeri dan Swasta

skema-realisasi-bos

BOS 2025 bukan cuma soal aturan dan batasan. Di lapangan, tiap sekolah punya kondisi yang beda. Nah, buat ngebantu operator dan kepala sekolah nyusun RKAS yang realistis dan sesuai aturan, Kemendikbud kasih contoh skema realisasi BOS untuk dua tipe sekolah Negeri dan Swasta.

Langsung aja kita bahas per kasus ya, bre.

Contoh 1: Sekolah Negeri Ideal

Kondisi:

  • Semua siswa sudah punya buku teks lengkap

  • Tidak ada guru honor (semua sudah ASN P3K)

  • Sarpras dalam kondisi cukup baik

Rencana BOS Sebelumnya:

  • Penyediaan buku → 7% dari pagu

  • Sarpras → 10% (karena nggak ada kerusakan besar)

  • Honor non-ASN → 0%

Penyesuaian di BOS 2025:

Catatan: Buku yang dibeli wajib terkurasi Kemdikbud. Cek daftarnya di SIBI (Sistem Informasi Perbukuan Indonesia)

Jika di sekolah masih memiliki Guru Honorer atau non ASN bisa baca artikel kita berikut ini Cara Hitung Gaji Guru Non-PNS Saat Aturan BOS Berubah pada tulisan itu bre, penjelasan sudah lengkap beserta adanya simulasi file spreadsheet.

Contoh 2: Sekolah Swasta

Kondisi:

  • Buku pengayaan belum lengkap

  • Masih bergantung pada guru non-ASN

  • Terdapat 3 ruang kelas rusak ringan

Rencana BOS Sebelumnya:

  • Buku → 10% dialokasikan untuk buku teks

  • Sarpras → 30%

  • Honor non-ASN → 50%

Penyesuaian di BOS 2025:

Catatan: Fokus tetap ke kegiatan pembelajaran mendalam, pelatihan guru, dan praktik siswa. Prioritaskan perbaikan yang berdampak ke proses belajar.

Kenapa Contoh Ini Penting?

Karena banyak sekolah selama ini asal isi RKAS. Padahal sekarang, harus disesuaikan dengan profil capaian rapor pendidikan dan kondisi aktual sekolah.

BOS 2025 kasih ruang fleksibilitas, tapi juga tegas soal batasan dan prioritas. Lewat contoh ini, sekolah bisa menyesuaikan strategi tanpa takut melanggar aturan.

Baca juga: Panduan Dana BOSP Permendikdasmen 8/2025

Penutup

OPS dan kepala sekolah wajib duduk bareng saat menyusun RKAS. Jangan asal copas dari tahun lalu.

Contoh seperti ini bukan patokan saklek, tapi bisa jadi panduan buat alokasi anggaran yang cerdas, sesuai kondisi, dan tentunya patuh regulasi.

You might also like
SKB 7 Menteri: Saatnya Sekolah Tak Sekadar Melek Teknologi, Tapi Menguasainya

SKB 7 Menteri: Saatnya Sekolah Tak Sekadar Melek Teknologi, Tapi Menguasainya

Layanan Pengaduan Bantuan Perangkat Digitalisasi Pembelajaran di Sekolah

Layanan Pengaduan Bantuan Perangkat Digitalisasi Pembelajaran di Sekolah

Memahami Mekanisme Program Indonesia Pintar (PIP)

Memahami Mekanisme Program Indonesia Pintar (PIP)